Lampung Tengah, Senopatinews.com
Ketua Komisi IV DPRD Lamteng Meri Andriyani angkat bicara dengan nada tinggi terkait polemik yang menyeret nama Rumah Sakit (RS) Mitra Mulia Husada Bandarjaya, Lamteng.
Ia menegaskan tidak ingin institusi Komisi IV dimanfaatkan atau dikendalikan oleh oknum tertentu, secara spesifik menyebut nama VBW, demi kepentingan pribadi.
Secara blak-blakan, Ia mengaku kapok dan merasa dijebak dalam pusaran persoalan masa lalu yang diatur oleh VBW.
“Prinsip saya, saya tidak mau. VBW dan pihak RS Mitra Mulia (MMH) selesaikan dulu urusan mereka, entah itu soal dugaan penipuan atau persoalan lainnya, selesaikan dulu,” tegas Ketua Komisi IV saat diwawancarai oleh awak media belum lama ini.
Ogah Jadi Umpan dan Peluru Kepentingan Pribadi
Ketua Komisi IV menyatakan bahwa lembaganya bekerja secara profesional untuk masyarakat, bukan berdasarkan pesanan atau skenario seseorang. Ia mencium adanya indikasi bahwa polemik RS Mitra Mulia Husada sengaja diarahkan kembali kepada dirinya demi keuntungan pihak tertentu.
“Saya harus fair. Saya tidak mau dikendalikan VBW dan tidak mau dijadikan pelurunya. Jangan membawa-bawa Komisi IV,” ujarnya.
Ia juga membeberkan bahwa gesekan di masa lalu, termasuk persoalan fasilitas ambulans yang diterima oleh beberapa oknum dewan berasal dari RS Mitra Mulia Husada justru berujung pada pencatutan namanya ketika masalah tersebut mencuat ke publik.
“Dulu yang menerima ambulans itu VBW dan lainnya. Sekarang ketika mereka bermasalah, mereka menjual nama saya lagi. Kan tidak lucu begitu. Saya perempuan, masa saya terus yang diinjak-injak? Saya tidak mau,” tambahnya dengan nada kecewa.
Siap Panggil Semua Rumah Sakit Secara Terbuka
Meskipun saat ini bukti-bukti baru mengarah pada RS Mitra Mulia Husada, Komisi IV berkomitmen untuk tidak tebang pilih. Ketua Komisi IV menegaskan telah bersepakat dengan seluruh anggota komisi untuk melakukan evaluasi total secara adil dan transparan.
Alih-alih hanya fokus pada satu rumah sakit yang sedang berkonflik dengan VBW, Komisi IV berencana memanggil seluruh rumah sakit termasuk RS Harapan Bunda, untuk menyamakan data dan temuan yang dimiliki internal dewan. Namun, agenda ini baru akan berjalan setelah konflik pribadi di luar dewan tuntas.
“Saya menyakini semu RS juga bermain seperti itu, kalau cuma ngasih ongkos/transport kayaknya Harapan Bunda juga begitu, semua nakes yang berasal dari dalam Bandar Mataram juga begitu. Jadi saya tunggu urusan VBW selesai dulu. Nanti kami punya jalur sendiri. Kalau memang perlu, kami akan memanggil semua rumah sakit secara terbuka. Itu yang menurut saya adil,” pungkasnya. (*)
