Lampung Tengah, senopatinews.com
Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung terus mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah. Kasus ini mencoreng dunia pendidikan lantaran menyasar dana program revitalisasi sekolah.
Langkah tegas tersebut dibuktikan dengan serangkaian penggeledahan dan penyitaan di sejumlah lokasi strategis yang tersebar di Kabupaten Lampung, pada Selasa (10/11/2026).
Perkara rasuah ini bermula dari pelaksanaan Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2026.
Berdasarkan konstruksi perkara yang didalami penyidik, terungkap modus operandi yang meresahkan. Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Disdikbud Lampung Tengah diduga membebankan permintaan setoran tunai sebesar 10 hingga 15 persen kepada sejumlah kepala sekolah.
Alih-alih menikmati fasilitas revitalisasi untuk menunjang mutu belajar mengajar, para kepala sekolah justru tertekan dengan pungutan liar yang kini menjadi fokus utama penyelidikan aparat penegak hukum.
Dalam operasi penggeledahan yang menyasar Kantor Disdikbud Lampung Tengah serta sejumlah kediaman pihak terkait, tim penyidik berhasil mengamankan berbagai barang bukti krusial. Mulai dari dokumen penting, barang bukti elektronik, hingga kendaraan roda empat turut disita untuk kepentingan pembuktian.
Selain menyita barang bukti fisik, penyidik juga menggeliatkan langkah asset tracing (penelusuran aset). Langkah ini krusial guna memetakan asal-usul kepemilikan, penguasaan aset, hingga melacak aliran dana haram yang diduga mengalir ke berbagai pihak.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ricky Ramadhan, dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (11/11/2026), menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, kepastian hukum, dan keadilan selama proses penegakan hukum berlangsung,” tegas Ricky, seraya menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperbarui informasi perkembangan perkara kepada publik.
Terungkapnya kasus dugaan pemerasan ini memantik perhatian serius dari berbagai kalangan masyarakat. Program revitalisasi sekolah yang digulirkan pemerintah pusat semestinya menjadi angin segar untuk mendongkrak kualitas sarana dan prasarana pendidikan bagi peserta didik, justru ternoda oleh praktik kotor oknum birokrat.
Publik kini menantikan ketegasan Kejati Lampung untuk membongkar tuntas jaringan ini, termasuk mengendus kemungkinan adanya aliran dana yang mengalir ke lingkaran kekuasaan yang lebih luas.
Hingga berita ini diturunkan, proses penyidikan masih terus bergulir secara intensif dengan tetap menghormati hak-hak hukum seluruh pihak yang terlibat. (Red)
