Lampung Timur, Senopatinews.com
Meski, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menyalurkan penghasilan tetap (siltap) untuk Kepala Desa, Sekdes, Kaur/Kasi dan Kadus selama 3 bulan. Hal ini justru akan menimbulkan gejolak baru. Pasalnya, RT, Linmas, BPD dan LPM belum memiliki kejelasan dan menunggu mekanisme serta evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur Lampung.
Usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama TAPD Lamtim Ketua DPRD Lamtim Ali Johan Arif mengatakan, sesuai dengan hasil RDP yang telah dilakukan bersama TAPD terkait SILTAP Perangkat Desa.
“Maka sesuai dengan instruksi dari Mendagri bahwa siltap para Kades, Sekdes, Kaur dan Kasi Desa harus dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamtim. Namun, para RT, Linmas, BPD dan LPM masih menunggu mekanisme dan evaluasi APBD Perubahan oleh Gubernur,” ungkap Ali Johan Arif.
Sementara itu, Kadis Kominfo Lampung Timur Mansur Syah menyampaikan, Pemkab Lamtim mulai membayar Siltap bulan April, Mei dan Juni (3 bulan) yang sumber dananya dari alokasi DAU dan DAK sebesar 10 persen.
Pembayaran Siltap tersebut sesuai hasil rapat Bupati Lampung Timur dengan Kemendagri. Dalam rapat bersama Kemendagri tersebut ada 5 poin yang diintruksikan oleh Kemendagri yang diantaranya adalah, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera membayarkan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa paling lambat hari Selasa, 20 September 2022.
“Sesuai dengan besaran dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum yang sudah diterima Pemkab Lamtim,” ungkap Mansur Syah saat konferensi pers di Media Center Diskominfo Lamtim.
Disisi lain, Ibrahim Restusaka selaku Ketua Aliansi Aparatur Pemerintahan Desa (AAPD) Lampung Timur menegaskan, terkait pembayaran Siltap yang hanya membayarkan untuk sebagian perangkat desa tersebut akan membuat gejolak baru. Ini membuktikan ketidakmampuan Bupati Lamtim dalam memimpin Kabupaten setempat.
“Tentunya, ini akan jadi polemik di desa dan menyebabkan kecemburuan sosial serta menimbulkan adu domba diantara kami. Sebaiknya Bupati itu terus terang saja, temui kami jelaskan apa yang terjadi, tapi dia yang mendatangi kami jangan sebaliknya. Bupati harus gentleman. Katakan sebenarnya dana itu ada atau tidak?Kalau memang duit itu tidak ada, lalu dananya dikemanakan,” tutupnya.(*)
Redaksi Senopatinews.com
