Lampung Utara, Senopatinews.com
Dua oknum pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Lampura atas kasus dugaan gratifikasi dan Bimtek kepala desa, diduga diberikan penangguhan (8/5/2022).
Kabar yang menggegerkan itu, sempat menjadi perbincangan awak media serta LSM dan para aktivis di Kabupaten Lampung Utara.
“Jika benar oknum yang telah ditetapkan tersangka itu ditangguhkan, maka kita sebagai sosial kontrol harus mempertanyakan pada Kapolres Lampura mengenai permasalahan itu? Ada apa dan bagaimana bisa tersangka kasus OTT itu ditangguhkan, sedangkan jika kita melihat kebelakang rekan-rekan kita baik dari kalangan wartawan maupun LSM yang di OTT tak pernah bisa ditangguhkan,” ujar Angga salah satu wartawan media online setempat.
Hal senada juga disampaikan awak media lainnya, mereka akan mengawal permasalahan ini sampai tuntas.
“Kami sudah mencoba berkoordinasi dengan Kapolres Lampura, AKBP Kurniawan Ismail melalui pesan WhatsApp terkait kebenaran kabar tersebut. Namun, hingga kini belum menjawab,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Diduga lakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) penggunaan anggaran kegiatan Bimtek Kepala desa se-Kabupaten Lampung Utara tahun 2022, dua oknum pejabat dilingkungan Pemkab Lampung Utara diamankan Polisi.
Mereka ialah, IAS (Oknum Kabid DPMD), NG (Oknum Kasi DPMD) dan seseorang sebagai penyelenggara Bimtek berinisial NF.
Hal ini diungkapkan Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail saat menggelar konferensi pers yang di dampingi Kasat Reskrim AKP Eko Rendi Oktama bertempat di gedung Rekonfu pada Rabu (27/4/2022).
“Bermula dari laporan informasi kemudian kita lakukan pemeriksaan para saksi dan dilanjutkan dengan serangkaian penyelidikan, dua oknum terduga pelaku berhasil kita amankan di wilayah Kotabumi dan seorang lagi sebagai penyelengara Bimtek berinisial NF di wilayah Bekasi Jawa Barat,” kata Kapolres.
Terkait kronologis, Kapolres AKBP Kurniawan menerangkan, pada bulan maret tahun 2022 telah berlangsung kegiatan Bimtek Pra Tugas bagi Kepala Desa terpilih serta pembekalan wawasan kebangsaan se-kabupaten Lampung Utara yang dilaksanakan selama 7 hari. Yaitu, sejak tanggal 26 Maret s/d 01 April 2022 di Hotel Horison Bandar Lampung.
“Tanggal 26–27 Maret 2022 di wilayah Bandung Jawa Barat, tanggal 28 – 31 Maret 2022 dan tanggal 1 April 2022 Peserta tiba di Lampung Utara dengan penyelenggara Lembaga Bina Pengembangan Potensi dan Inovasi Desa (BPPID),” tuturnya.
Dalam Kegiatan tersebut, masih Kapolres, peserta mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per peserta.
Dana tersebut bersumber dari Dana Desa (DD) tahun 2022 masing-masing desa.
“Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek sebanyak 202 peserta sehingga apabila di kalkulasikan anggaran berjumlah Rp. 1.515.000.000,- (Satu miliar lima ratus lima belas juta rupiah),” paparnya.
Lanjut Kapolres, dia mengatakan, dalam pelaksanaan Bimtek tersebut diduga telah terjadi penyimpangan penggunaan anggaran dalam bentuk pemberian gratifikasi yang dimungkinkan akan menjadi celah terjadinya korupsi yang dapat berdampak pada timbulnya kerugian keuangan negara.
Oleh karena itu, selanjutnya akan dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait kasus ini, apakah adanya oknum lain yang terlibat dalam permasalahan ini.
“Barang bukti yang kita sita antara lain uang tunai sejumlah Rp 36.950.000 (Tiga puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah, Kartu ATM, Buku Rekening, Handphone, Laptop serta berkas-berkas kegiatan Bimtek lainnya,” pungkas Kapolres. (rls/red)
