Lampung Tengah, senopatinews.com
Dugaan praktik pungutan liar terkait anggaran proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Lampung Tengah mencuat ke publik. Kasus ini menyeret nama oknum pejabat dinas setempat berinisial MH usai beredarnya rekaman percakapan mengenai setoran uang proyek yang dianggap tidak sesuai kesepakatan.
Menurut informasi yang dihimpun dari salah seorang Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Punggur berinisial P, oknum pejabat Disdikbud diduga meminta uang komitmen sebesar 15 persen dari total pagu anggaran proyek yang diterima oleh masing-masing sekolah. Namun, persoalan mulai memanas ketika terjadi selisih atau ketidaksesuaian nominal dari uang yang diserahkan oleh enam kepala sekolah penerima bantuan.
P mengaku sempat dihubungi langsung oleh MH yang menanyakan kekurangan uang setoran tersebut.
“Di antara kami berenam ada miss, karena waktu Pak MH meminta, kami sudah mencukupi yang tiga. Makanya Pak MH telepon saya pagi-pagi. Akhirnya saya menemui Pak HD, tetapi tidak ketemu sampai satu minggu. Saya bolak-balik ke kantor dinas,” ujar P.
Setelah sempat tertunda lantaran MH berada di Jakarta, P bersama dua kepala sekolah lainnya akhirnya berhasil menemui MH di ruang tertutup kantor Disdikbud setempat. Dalam pertemuan tersebut, MH menunjukkan rincian catatan nominal yang diterima dan menegaskan bahwa uang tersebut bukan untuk kepentingan pribadinya.
“Lalu dia ngomong bahwa ini bukan untuk dia. Dan dia mengeluarkan tulisan nominal, ada enam. Kami kaget bertiga bahwa kami enggak ngasih segitu. Yang sedikit itu bukan kami. Ada yang Rp67 juta, yang dua ada Rp70 juta,” beber P.
Dari hasil pertemuan itu, P baru menyadari adanya perbedaan jumlah setoran di antara enam kepala sekolah. Tiga kepala sekolah tercatat sudah menyerahkan uang sesuai permintaan, sedangkan tiga sekolah lainnya disinyalir belum memenuhi nominal yang disepakati. Atas instruksi MH, P meminta ketiga kepala sekolah yang belum melunasi kewajiban tersebut untuk menghadap.
Lantaran terus menerima tekanan mengenai persoalan setoran ini, P kemudian menceritakan situasi tersebut kepada pihak OPK.
“Ternyata di situ jadi tahu karena yang tiga cukup, yang tiga lagi tidak. Saya diminta untuk menghubungi mereka bertiga yang tidak cukup supaya mereka menemui Pak MH. Tetapi mereka tidak datang. Lalu beberapa minggu kemudian OPK menghubungi saya, saya cerita ke OPK. Karena sudah ngasih sekian, kok ditekan,” jelasnya.
P menambahkan, ketiga kepala sekolah tersebut kembali dipanggil oleh pihak dinas, namun dirinya tidak mengetahui pasti apakah mereka memenuhi panggilan tersebut atau tidak. “Mereka dipanggil lagi, tidak tahu datang atau tidak. Mereka tidak berkabar,” pungkas P.
Di sisi lain, dari rekaman percakapan telepon yang beredar antara P dan MH, terdengar ungkapan kekecewaan MH atas nominal uang yang diterima dari keenam kepala sekolah tersebut. MH meminta P dan rekan-rekannya untuk jujur dan segera menyelesaikan kekurangan dana tersebut.
“Kecewa dengan kalian berenam, akui saja. Ini jelas saya yang dari awal minta tolong carikan ini itu, terus kami atur. Baru kali ini saya ketemu seperti ini. Lebih baik kalian akui saja dan itu juga jumlahnya tidak sesuai, benar-benar saya kecewa. Selesaikan hari ini, akui saja, cari Pak HD, karena saya lagi di Jakarta. Kalian pikir kami melakukan itu untuk kami berdua (MH dan HD – Red), salah besar, salah besar,” tegas MH dalam rekaman percakapan telepon tersebut. (Red)
