Lampung Tengah, Senopatinews.com
Terkait dugaan adanya Bancakan bantuan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) oleh oknum Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (KPTP-H) serta ditemukan pengerjaan bangunan asal-asalan dibeberapa lokasi.
Kepala Dinas KPTP-H Lamteng Jumali, bakal memberhentikan anggaran bantuan jika ditemukan adanya kerugian Negara.
“Karena ini baru tahap pencairan pertama sebesar 30%, kita akan lakukan cross cek terlebih dahulu. Jika nanti ditemukan pengerjaan yang menimbulkan kerugian Negara dan kalau memang gak bener kelompok nya ya udah disilpakan aja. Saya juga gak mau beresiko disaya,” ujar Jumali saat ditemui diruang kerjanya.
Tapi, lanjut Jumali, sementara ini pihaknya akan mengumpulkan Gapoktan terlebih dahulu, karena menurut Jumali, kelompok Gapoktan dinilai plin-plan.
“Saya kan kemarin ketemu salah satu kelompok Gapoktan, saya bilang ngapa kok mas Sis ngomong kayak gitu. Jawab aja apa adanya, kok bilang gak tau, gak tau. Orang kan cerita dapet anggaran itu ke saya. Waktu saya di Ketahanan Pangan saya berangkat ke Jakarta. Tadinya cuma dapet satu, lobi-lobi akhirnya dapet tujuh,” ungkapnya.
Masih dikatakannya, terkait bantuan ini Jumali meminta melaksanakan pengerjaan dengan benar. “Saya gak minta apa-apa, tapi laksanakan program dengan benar,” tambahnya.
Namun, saat ditanya terkait bantuan yang diberikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian sebesar 1 Milyar per Paket itu, dinilai tidak sama dengan Kabupaten lainnya untuk pengerjaan pembangunan Rumah RMU, Lantai Jemur dan Gudang Lumbung Pangan. Menurut Kadis Jumali, mestinya semua sama karena satu Juknis.
“Nanti kita cek dulu ya, akan saya pelajari,” katanya.
Sementara, dari data yang diperoleh dari Kepala Bidang (Kabid) Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura (KPTP-H) Edy Daryanto S.P.,M.M, Gapoktan hanya diberikan 320,5 juta rupiah dari nilai 372 juta setelah dipotong pajak. Sementara di Kabupaten lainnya diatas 400 hingga 500 Juta. Jika bantuan itu satu juknis, mengapa ada perbedaan pada bantuan pembangunan tiga bidang tersebut.
Lalu, untuk anggaran pengadaan mesin RMU dan Bed Dryer lanjut Jumali, memang harganya tidak sama. Ada perbedaan dikualitas barang.
“Saya gak mau beli mesin yang tidak sesuai spesifikasi nya. Karena beda berapa centi aja dimesin itu panbel nya bisa copot,” urainya.
Terkait masalah pembangunan yang ditemukan dilokasi banyak kejanggalan pada item penggunaan besi, yang seharusnya terdapat besi 12. Namun faktanya pembangunan itu menggunakan besi Silangan 6,8 dan 10 yang digabung menjadi satu. Kadis Jumali menepis bahwa pihak Dinas tidak bisa mengawasi 100 persen.
“Nah kalau itu resiko ada di Gapoktan, nanti akan kita tegur dengan surat pemberitahuan,” tegasnya.
Terlebih, jika adanya setoran untuk oknum yang mengatasnamakan Dinas. “Jangan konfirmasi kesaya langsung lapor aja ke Polisi,” pungkasnya. (*)
Redaksi Senopatinews.com
