Lampung Tengah, Senopatinews.com
Sejumlah orang tua siswa SMP N 1 Punggur, Lamteng, mengeluhkan dugaan adanya pungutan liar (Pungli) berdalih pembangunan aula Gedung Serba Guna (GSG) yang dilakukan pihak sekolah setempat.
Keluhan tersebut disampaikan salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan. Dirinya mengatakan, dugaan pungli tersebut telah terjadi beberapa tahun yang lalu, pihak sekolah mengatasnamakan komite untuk melancarkan aksi tarikan kepada ratusan siswa.
“Ya mas benar, anak saya ditarik biaya dengan alasan untuk pembangunan aula GSG sejumlah 350 ribu untuk kelas 8,” katanya.
lebih lanjut ia mengatakan, tarikan itu nilainya bervariasi, untuk kelas 7 siswa ditarik biaya 400 ribu kemudian kelas 8 350 ribu dan kelas 9 sebesar 300 ribu.
“Tarikan tersebut, sebelumnya tidak pernah disetujui semua orang tua siswa/walisiswa. Sebab, yang menyetujui hanya beberapa yang memang sudah di setting pihak sekolah agar menyetujui,” jelasnya lagi.
Masih dikatakannya, terkait adanya pungutan tersebut ia dan orang tua siswa lainnya merasa keberatan, karena tidak semua mampu membayar.
“Anak saya diberikan kertas oleh wali kelasnya katanya suruh ngasih ke orangtuanya. Isinya surat untuk membayar komite. Karena terpaksa dan malu kepada anak, terpaksa saya bayar mas,” keluhnya.
Terpisah, saat dihubungi via telepon selulernya, Kepala SMP N 1 Punggur Slamet Wardoyo membenarkan adanya penarikan uang terhadap siswa-siswi sekolah untuk pembangunan Gedung Serba Guna (GSG).
Slamet menjelaskan, penarikan itu sebelumnya telah dibahas bersama komite dan orang tua siswa/walisiswa melalui rapat.
“Usulan pembangunan sudah dari tahun 2020, sempat terhenti karena pandemi Covid-19 dan hanya masuk 40 persen dari anggaran yang dibutuhkan sekitar 600 jutaan,” jelasnya.
Terkait anggaran yang dibebankan kepada orang tua siswa dirinya menepis tidak memaksa. Semua sudah dibahas dan saat ini untuk pembangunan kap instalasi listrik dan lainnya kurang sekitar 290 jutaan lagi.
Meski, ada pengakuan dari orang tua siswa bahwa tarikan tersebut telah ditetapkan dan wajib dibayar. Namun ia berdalih bahwa tarikan Itu komite yang mengelola.
“Itu yang narik komite saya hanya menyetujui saja. Semua ada di komite silahkan di cek saja,” katanya.
Saat ditanya terkait, adanya laporan bahwa penarikan dikelola pihak sekolah melalui bendahara. Slamet kembali menepis, bahwa itu semua melalui persetujuan komite.
“Ya kan gak mungkin komite setiap saat ada di sekolah. Komite juga telah menunjuk bendahara sekolah untuk mengelola. Silahkan dikonfirmasi dulu ke komite supaya tidak menjadi masalah. Kalau gak besok dateng saja kesekolah temuin komite nya kan enak kalo bertemu langsung. Kalau konfirmasi ke saya kan saya bukan pengguna anggaran,” tutupnya.
Redaksi Senopatinewa.com
