Lampung Tengah, senopatinews.com
Suara di ujung sambungan telepon itu mendadak menghilang tepat ketika pertanyaan paling tajam diajukan. Di tengah sorotan publik atas dugaan pungutan liar (pungli) dan pemerasan dalam jabatan pada program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2026, wawancara konfirmasi dengan Bupati Komang Koheri terputus saat diminta kejelasan mengenai kemungkinan penonaktifan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud).
“Halo, Pak Bup?” terdengar berulang dari pihak penanya sebelum panggilan itu benar-benar menggantung tanpa jawaban tuntas.
Momen terputusnya komunikasi di puncak pertanyaan sensitif ini seolah menggambarkan ketegangan yang tengah menyelimuti tata kelola birokrasi di Lampung Tengah. Publik menanti langkah konkret pimpinan daerah merespons guncangan di sektor pendidikan, sementara jawaban yang sempat terucap sebelum sambungan terputus cenderung berhati-hati dan bertumpu pada prosedur.
Sebelum panggilan terputus, Komang Koheri beberapa kali menegaskan bahwa pemerintah daerah harus mengikuti alur yang berlaku dan memberi ruang bagi proses hukum maupun pengawasan.
Dalam keterangannya, ia menyebut aparat penegak hukum (APH) tengah bekerja mendalami fakta, sekaligus menyinggung keterkaitan program dengan pemerintah pusat serta unsur pengawasan seperti Inspektorat Jenderal (Irjen).
“Ya, yang jelas kita sebagai pemerintah daerah, pasti kan kita mengikuti dulu mekanismenya. Biarkanlah APH ini untuk bekerja mencari fakta,” ujar Komang Koheri saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Saat didesak lebih jauh mengenai sikap tegas pemerintah daerah terkait dugaan pungli serta langkah kepegawaian terhadap pejabat terkait, ia kembali mengarahkan perhatian pada tahapan administrasi dan kepegawaian yang belum mengerucut pada keputusan tertentu.
“Ya karena ada namanya mekanisme, nanti kan manajemen ASN, segala macam, nanti kita tunggu dulu gitu, ya,” katanya.
Bagi masyarakat yang mengikuti perkembangan perkara ini, pernyataan untuk “menunggu mekanisme” dinilai belum menjawab kegelisahan di lapangan, terlebih di tengah dugaan adanya tekanan yang mencuat dari keterangan para pihak terkait.
Ketika integritas pengelolaan anggaran pendidikan sedang menjadi perhatian luas, sikap menunggu berpotensi dibaca publik sebagai kehati-hatian berlebih atau keraguan mengambil langkah awal pembenahan internal.
Sementara itu, hilangnya suara saat pertanyaan soal status Kadisdikbud dilontarkan menyisakan tanda tanya: apakah sekadar kendala teknis jaringan seluler, atau justru batas informasi yang belum siap dibuka ke publik.
Di tengah desakan transparansi atas dugaan penyimpangan program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026, publik Lampung Tengah kini menanti kejelasan sikap dan langkah nyata pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas birokrasi. (Red)
![]()

